Pulang Kampung dan Mudik bersama Jokowi: Philosophical Reaction

Dalam pandangan filsafat bahasa pasca-strukturalis, ada relasi dinamis antara makna dengan kata..

Jangan cari makna “pulang kampung” dan “mudik” di Kamus dalam bereaksi terhadap ujaran Presiden Jokowi. Makna dalam kamus dirumuskan dari realitas sebelum kamus itu ditulis, setelah kamus itu ditulis dan diterbitkan, hubungan kata dan realitas berjalan dinamis yang memungkinkan perubahan makna. Karena makna tidak hidup dalam kamus, tapi ia bersemayam dalam diri “penutur” yang berhadapan dengan berbagai “realitas”. Penutur punya posisi sosial, ekonomi dan politik, seperti Presiden, dengan berbagai pikiran dan kepentingan yang diusungnya.

Pada awalnya, “mudik” lebih mendeskripsikan realitas zahiriah pergerakan dari hilir ke udik (hulu) bagi masyarakat yang hidup di sekitar sungai; begitu juga “pulang kampung”, dari “kota” ke “kampung.”

Setelah itu mudik dan pulang kampung lebih banyak dipakai dalam artian majazi, metafora, karena ada yang pulang dari kota ke kota lainnya, bukan ke kampung, apalagi mudik karena ada yang pulang ke hilir bukan ke hulu- udik. Karenanya, “mudik” dan “pulang kampung” secara majazi sama, sudah meninggalkan makna zahirnya. Bagi yang masih ngotot ingin tetap menggunakan makna zahirnya, lupa bahwa telah terjadi perubahan geografis penutur kata “mudik” dan “pulang kampung.”

Sekarang ada yang menyatakan bahwa “mudik” dan “pulang kampung’ adalah berbeda, namun bukan karena alasan kondisi geografis ketika awal kata itu digunakan. Tetapi, karena faktor ekonomi. Baginya, pulang kampung adalah pergerakan orang-orang yang tidak mampu menghadapi desakan kebutuhan pokok sehari-hari di tempatnya sekarang tinggal ke tempat lainnya yang memungkinkannya lebih punya peluang bertahan hidup, yaitu kampungnya. Pemerintah ragu apakah mampu memasok kebutuhan pokok kepada mereka ini, sehingga diserahkan ke kampungnya saja.

Perbedaan “mudik” dan “pulang kampung” tidak hanya masalah ruang dan waktu, tapi juga masalah ekonomi.

Tersirat dalam ucapannya, bawa mudik adalah pergerakan orang-orang yang mampu bertahan di tempatnya tinggal sekarang ke “udik”, bagi mereka ini (seperti ASN, TNI, Polri) dan orang kaya, mudik adalah rekreasi, unjuk status sosial, bukan karena ketidakmampuan bertahan di tempatnya bekerja dan mencari nafkah. Oleh karena itu, mereka harus dilarang pulang kampung, ehhh salah..mudik maksudnya. Karena, pemerintah tidak perlu memasok kebutuhan logistik kepada mereka.

Kata dan makna diproduksi ketika penutur, Presiden berdialog dalam dirinya dengan lawan bicaranya. Beliau tidak hanya sedang bercakap dan berdialog dengan orang yang berada di depannya, Najwa Shihab. Si penutur sedang berdialog dengan audiens yang lain, yang tidak hadir tatap muka/ Si penutur sedang berdialog dalam dirinya (consciousness) dengan para investor, pengusaha, bisnis transportasi, ia juga berhadapan dengan ilmuan, aktivis, masyarakat sipil yang mendesak pemerintah membendung laju penyebaran virus corona dengan melarang adanya pergerakan massa dari satu tempat ke tempat yang lain, terutama dari daerah-daerah zona merah Covid-19. Ia juga berdialog dengan dirinya sendiri, sebagai pemerintah yang tidak mampu memasok kebutuhan pokok kepada rakyatnya yang membutuhkan.

Ada jiwa yang resah, kesadaran yang dilematis antara kewajiban menjamin keberlangsungan hidup warga negara yang terdampak ekonomis akibat pandemi virus corona, kebutuhan pokokya menipis bahkan sudah tidak ada lagi. Di sisi lain. Ia sendiri tidak mampu untuk memasok logistik kepada mereka yang membutuhkan.

Kalau kata merefleksikan realitas dan kesadaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa yang ia maksud dengan “Pulang kampung adalah pergerakan orang-orang yang tidak mampu dijamin oleh pemerintah kebutuhan pokoknya ke kampung halamannya.” Pemerintah menyerah dan berharap kampung halamannya sebagai tempat yang bisa menjamin kebutuhan pokok mereka untuk bertahan hidup.”

Zainal Pikri, di Banjarmasin 26/04/2020 nedo pacak "balik dusun.".